Hijrah Brigade Guntur ke wilayah RI

Setelah sekian lama melakukan gerilya melawan Belanda, tiba-tiba ia di bulan akhir Januari 1948 mendengar kabar tentang adanya “perjanjian Renvile” yang memutuskan Siliwangi harus melakukan “hijrah” dan meninggalkan kantung-kantung gerilya di Jawa Barat, ia bukan main bencinya setelah mendengar kabar itu walau akhirnya bisa menguasai dirinya dan tunduk kepada perintah atasan dan Pemerintah Pusat. Tetapi menurutnya “Perjanjian Renville bukan merupakan penyelesaian, pasti ada aksi selanjutnya, walau kesudahan nantinya ia sendiri belum tahu tapi tetap menyebutkan tujuannya ialah Seluruh tanah air kita mesti merdeka dan berdaulat.” 

Brigade melakukan “hijrah” dengan menggunakan Kereta Api dari Ciwidey ke Jogyakarta melalui Cirebon dan sebagian lagi menggunakan Kapal Laut LCT “Plancius” dari Cirebon menuju Rembang dan diteruskan menggunakan Kereta Api ke Madiun, dilanjutkan untuk kemudian berkumpul di Delanggu dan Jogyakarta.

Letkol Daan Yahya memeriksa persiapan hijrah Batalyon 25 di Ciwidey Kabupaten Bandung

Pada tanggal 1 Februari 1948 di Cirebon, ribuan orang tentara dari Jawa Barat mulai bergerak meninggalkan daerah Jawa Barat menuju Jawa Tengah dan Yogyakarta. Kepindahan besar-besaran ini kelak masyhur disebut sebagai Hijrah Divisi Siliwangi.

Sebagian anggota Divisi Siliwangi hijrah ke Jawa Tengah melalui laut. Mereka diangkut dari pelabuhan Cirebon menuju pelabuhan Rembang. Sebagian lagi diangkut lewat kereta api. Anggota Siliwangi yang dikirim lewat kereta berkumpul lebih dulu di stasiun Parujakan (1 km sebelah selatan dari stasiun Cirebon sekarang) untuk diangkut ke Yogya.

Divisi Siliwangi secara langsung harus merasakan akibat dari dikeluarkannya perintah Pemerintah RI untuk meninggalkan daerah kantong kantong perjuangan di Jawa Barat walaupun dalam kenyataannya inisiatif perjuangan sudah mulai ditangan kita.

Route Hijrah

Hijrah merupakan konsekuensi kesepakatan pemerintah Indonesia dengan Belanda pada Perundingan Renville. Salah satu klausul kesepakatan menyebutkan pemerintah Indonesia harus mengosongkan daerah-daerah yang masuk Garis van Mook, di antaranya Jawa Barat. Itu artinya, tentara dan aparat pemerintahan harus hijrah ke wilayah resmi Indonesia yang hanya meliputi Yogyakarta, Surakarta, Kediri, Kedu, Madiun, sebagian keresidenan Semarang, Pekalongan, Tegal bagian selatan dan Banyumas.

LetKol. Daan Yahya

Selain Divisi Siliwangi, tentara Indonesia di daerah lain yang masuk garis van Mook juga harus pindah. Di Jawa Timur, sekira 6000 tentara harus hijrah ke daerah Indonesia. Sementara di Sumatera tidak banyak yang harus dihijrahkan karena pasukan Indonesia yang berada di daerah van Mook tidaklah banyak. Pasukan Siliwangi, yang dipimpin Kolonel AH Nasution, menjadi pasukan hijrah terbanyak.

Menggunakan Kereta Api menuju wilayah Republik

Sebenarnya, di kalangan tentara Indonesia telah timbul rasa kecewa terhadap perintah hijrah tersebut. Cukup banyak tentara Indonesia yang bahkan meminta berhenti sebagai protes. Pada 9 Januari 1948, Letnan Oerip Soemohardjo dan Didi Kartasasmita penasehat militer delegasi Indonesia dalam Perundingan Renville sudah menentang keras ultimatum yang dikeluarkan Van Mook. Oerip Soemohardjo bahkan sempat mengundurkan diri sebagai bentuk pernyataan protes.

Siliwangi memasuki Yogyakarta

Kendati demikian, hijrahnya Divisi Siliwangi ini bukannya tak memunculkan polemik. Ketika pemerintah melansir reorganisasi militer Indonesia yang memangkas nyaris separuh jumlah tentara Indonesia. Beleid itu memunculkan perlawanan dan protes dari banyak kalangan, termasuk dari beberapa komandan batalyon yang berbasis di Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Divisi Siliwangi mengadakan reorganisasi dijadikan hanya delapan Batalyon yang lengkap persenjataannya, dikelompokan dalam dua Brigade yang masing-masing terdiri dari empat Batalyon.

Brigade I 
Komandannya Letkol Abimanyu, Wakilnya Mayor Sadikin. 
Komandan-Komandan Batalyonnya ialah :

Mayor Sambas Atmadinata

Mayor Sentot Iskandardinata

Mayor Umar Wirahadikusumah

Mayor Rukman

Brigade II 
Komandannya A.E Kawilarang, Wakilnya Mayor Kusno Utomo. 
Komandan-Komandan Batalyonnya ialah :

Mayor RA Kosasih

Mayor Kemal Idris

Mayor Achmad Wiranatakusumah

Mayor Daeng Ardiwinata

Kepala Stafnya Mayor Simon L. Tobing.

Pasukan Siliwangi adalah pendukung utama beleid rasionalisasi itu sehingga kekuatan antara yang pro dan kontra rasionalisasi menjadi lebih seimbang. Pasukan Siliwangi, yang lebih lengkap persenjataannya dan relatif lebih disiplin dan modern, menjadi pasukan elit yang tampak diistimewakan, terlebih konsep dan cetak biru rasionalisasi memang disusun berdasarkan gagasan Kolonel Abdul Haris Nasution. Muncul rasa tidak puas dan kecemburuan dari beberapa batalyon yang harus kehilangan banyak tentaranya akibat program rasionalisasi tersebut.

Pasukan dari Kompi III Batalyon 33

PEMBERONTAKAN PKI MADIUN

Setelah menyerahkan mandatnya kepada Pemerintah Repunlik Indonesia, Amir Syarifuddin menjadi oposisi dari pemerintahan kabinet Hatta. Ia menyusun kekuatan dalam Font Demokrasi Rakyat (FDR), yang mempersatukan semua golongan sosialis kiri dan komunis. Mereka mengadakan pengancaman ekonomi dengan cara menghasut kaum buruh untuk melancarkan pemogokan di pabrik karung Delangu pada tanggal 5 juli 1948. 

Pada saat FDR melakukan ofensif, tampillah Musso seorang tokoh PKI yang dikirim oleh pimpinan gerakan komunis internasional ke Indonesia dengan tujuan untuk merebut pimpinan atas negara Republik Indonesia dari tangan kaun nasionalis. Ia mengembangkan politik yang diberi nama “jalan baru”. Sesuai dengan doktrin itu, ia melakukan fusi antara partai sosialis, partai buruh dan lain-lain menjadi PKI. Ia bersama Amir Syarifuddin mengambil alih pimpinan PKI itu. PKI melakukan provokasi terhadap kabinet Hattadan menuduh pimpinan nasional pada waktu itu seolah olah bersikap kompromistis terhadap musuh.

Kabinet Hatta sekalipun mendapat serangan dari kaum komunis, tetap melaksanakan program reorganisasi dan rasionalisasi. Sebagai langkah pertama untuk melaksanakan Rasionalisasi dalam Angkatan Perang, dikeluarkan Penetapan Presiden No. 1 Tahun 1948 pada tanggal 2 Januari 1948 yang isinya antara lain:

1.     Pembubaran Pucuk Pimpinan TNI dan Staf Gabungan Angkatan Perang
2.     Pengangkatan untuk sementara Kepala Staf umum Angkatan Perang beserta Wakilnya
3.     Mengangkat Jendral Sudirman menjadi Panglima Angkatan Perang Mobil
4.     Pengangkatan Angkatan Staf Markas Besar Pertempuran

P   Program rasionalisasi ini mendapat tantangan hebat dari kaum komunis, tetapi politik ofensif Musso itu tidak menggoyahkan kabinet Hatta yang didukung oleh dua partai politik besar pada saat itu seperti PNI dan masyumi.

Usaha pertama yang dilakukan FDR/PKI adalah melakukan propaganda kepada massa akan pentingnya Front Nasional, lewat Front Nasional dilakukan penggalangan kekuatan revolusioner dari massa buruh, tani, dan kaum miskin lainnya dengan memanfaatkan keresahan sosial yang ada. Setelah langkah tersebut, FDR/PKI akan berkoalisi dengan tentara. Konsep tentara dimata FDR(PKI) harus memiliki konsep seperti tentara merah di Uni Sovyet, tentara harus memiliki pengetahuan tentang politik dan dibimbing oleh opsir-opsir politik, dan tentara harus berwatak anti penjajah. Tentara-tentara yang bergabung kemudian, kebanyakan adalah tentara sakit hati yang terkena program Rasionalisasi dan Reorganisasi kabinet Hatta dan kebetulan menemukan persamaan visi dengan FDR (PKI).

Pemberontakan PKI di Madiun tersebut dimulai pada jam 3.00 setelah terdengar tembakan pestol tiga kali sebagai tanda dimulainya gerakan non parlementer oleh kesatuan komunis yang disusul dengan gerakan perlucutan senjata, kemudian kesatuan PKI menduduki tempat-tempat penting di kota Madiun, seperti Kantor Pos, Gedung Bank, Kantor Telepon, dan Kantor Polisi. Lalu berlanjut dengan penguasaan kantor radio RRI dan Gelora Pemuda sebagai alat bagi mereka untuk mengumumkan ke seluruh negeri tentang penguasaan kota Madiun yang akan memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan akan mendirikan Sovyet Republik Indonesia serta pembentukan Pemerintahan Front Nasional. Proklamasi ini sendiri diucapkan oleh Supardi, tokoh FDR dari Pesindo dengan diiringi pengibaran bendera merah. Dengan ini Madiun dan sekitarnya resmi dinyatakan sebagai daerah yang terbebaskan.

Puncak gerakan yang dilakukan PKI pada tanggal 18 september 1948 yaitu dengan pernyataan tokoh-tokoh PKI tentang berdirinya Sovyet Republik Indonesia yang bertujuan mengganti dasar negara pancasila dengan Komunis. Yang menarik adalah ketika Sovyet Republik Indonesia diproklamirkan Amir Syarifuddin dan Muso yang selanjutnya di usung sebagai presiden dan wakil presiden malah berada di luar Madiun.kesatuan-kesatuan yang telah dipersiapkan untuk melakukan pemberontakan tersebut antara lain: kesatuan yang dipimpin oleh Sumartono (Pesindo). 

Pasukan Divisi VI Jawa Timur dibawah pimpinan Kolonel Djokosujono dan Letkol Dahlan yang waktu Panglima Divisinya ialah Kolonel Sungkono. Juga dari sebagian Divisi Panembahan Senopati yang dipimpin oleh Letkol Suadi dan Letkol Sujoto. Dalam gerakan ini kesatuan PKI telah melakukan pembunuhan terhadap dua orang pegawai pemerintah dan menangkap empat orang militer. Perebutan kekuasaan ini berjalan lancar, kemudian mereka mengibarkan bendera merah di depan Balai Kota. Pasukan-pasukan komunis yang dipimpin oleh Sumarsono, Dahlan dan Djokosujono dengan cepat telah bergerak menguasai seluruh kota Madiun, karena sebagian besar tentara di kota itu tidak mengadakan perlawanan. Disamping itu pertahanan kota Madiun sebelumnya praktis sudah dikuasai oleh Pasukan Brigade 29.121 Perebutan kekuasaan tersebut pada jam 07.00 pagi telah berhasil sepenuhnya menguasai Madiun.

Pemberontakan PKI yang terjadi di Madiun mendorong Pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan tindak tegas. Presiden Soekarno memusatkan seluruh kekuasaan negara berada ditangannya.Ketika terdengar berita di Madiun terjadi perebutankekuasaan yang dilakukan oleh PKI Musso, maka dengan segera pemerintah mengadakan Sidang Kabinet Lengkap pada tanggal 19 September 1948 yang diketuai oleh Presiden Soekarno. Hasil sidang tersebut mengambilkeputusan antara lain ;

1. Bahwa Peristiwa Madiun yang digerakan oleh FDR/PKI adalah suatu pemberontakan terhadap Pemerintah dan mengadakan instruksi kepada alat-alat Negara dan Angkatan      Perang untuk memulihkan keamanan Negara.
2. Memberikan kuasa penuh kepada Jendral Sudirman untuk melaksanakan tugas pemulihan keamanan dan ketertiban kepada keadaan biasa di Madiun dan daerah-daerah lainnya.

Setelah presiden memberi perintah kepada Angkatan Perang untuk segera mengembalikan keamanan dengan segera diadakan penangkapan terhadap orang-orang yang membahayakan negara dan diadakan penggerebegan tempat-tempat yang dianggap perlu. Supaya dapat melaksanakan tugas dengan baik, Markas Besar Angkatan Perang segera menetapkan dan mengangkat Kolonel Sungkono Panglima Divisi VI Jawa Timur sebagai Panglima Pertahanan Jawa Timur yang mendapat tugas menggerakan pasukan dari arah timur. Karesidenan Madiun untuk menumpas Pemberontakan PKI Musso dan mengamankan kembali seluruh Jawa Timur dari anasir pemberontak. Setelah mendapat perintah tersebut Kolonel Sungkono segera memerintahkan Brigade Surachmad bergerak menuju Madiun. Pasukan tersebut dipimpin oleh Mayor Jonosewojo yang terdiri atas Batalyon Sabirin Muchtar bergerak menuju Trenggalek terus ke Ponorogo, Batalyon Gabungan Pimpinan Mayor Sabaruddin bergerak melalui Sawahan menuju Dungus dan Madiun, Batalyon Sunarjadi bergerak melalui Tawangmangu, Sarangan, Plaosan bergerak Divisi Siliwangi yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Sadikin.

Untuk tugas operasi ini Divisi Siliwangi mengerahkan kekuatan 8 Batalyon, yaitu : 

1. Batalyon Achmad Wiranatakusumah
2. Batalyon Lukas yang menggantikan Batalyon Umar
3. Batalyon Daeng 
4. Batalyon Nasuhi
5. Batalyon Kusno Utomo, Letkol Kusno Utomo memegang dua batalyon dan menjabat sebagai Kepala Staf Brigade
6. Batalyon Sambas, yang kemudian diganti oleh Batalyon Darsono
7. Batalyon A. Kosasih
8. Batalyon Kemal Idris

Di samping itu juga Pasukan Panembahan Senopati yang dipimpin oleh Letkol Slamet Ryadi, Pasukan Tentara Pelajar yang dipimpin oleh Mayor Achmadi dan Pasukanpasukan dari Banyumas yang dipimpin oleh Mayor Surono.Batalyon Kemal Idris dan Batalyon A. Kosasih yang didatangkan dari Yogyakarta bergerak ke Utara dengan tujuan Pati. Batalyon Daeng bergeruk ke Utara dengan tujuan Cepu, Blora, Batalyon Nasuhi dan Batalyon Achmad Wiranatakusumah bergerak ke Selatan dengan tujuan Wonogiri dan Pacitan. Batalyon Darsono dan Batalyon Lukas bergerak ke Madiun. Sedangkan Pasukan Panembahan Senopati bergerak ke Utara, Pasukan Tentara Pelajar yang dipimpin oleh Mayor Achmadi bergerak ke Timur menuju Madiun melalui Sarangan.

Dalam menanggulangi pemborantakan PKI-Muso di daerah Pati, Gubernur Militer II Kolonel Gatot Subroto mengerahkan pasukan siliwangi untuk membantu pasukan teritorial setempat seperti Batalyon Chris Sudono Brigade Ronggolawe, yang menghadapi pasukan-pasukan Brigade SS yang memihak PKI-Muso. Pasukan Siliwangi yang dikerahkan di daerah Pati adalah Brigade 1/Siliwangi pimpinan Letkol Kusno Utomo dengan dua batalyonnya: Batalyon Kemal Idris dan Batalyon Kosasih. Batalyon Ahmad Wiranatakusumah dan Batalyon Daeng Mohamad masih bertugas di daerah Madiun.

Pasukan Siliwangi bergerak cepat dalam waktu singkat telah membebaskan kota-kota. Namun karena gerak cepatnya kadang harus direbut ulang kota yang sudah dibebaskan itu karena pasukan lawan memasuki kota itu kembali setelah pasukan siliwangi lewat.

Kolonel Djatikusumo sudah menjadi KSAD, juga bertugas menjamin berjalannya pemerintahan sipil. Sedangkan Kolonel AH Nasution sebagai Panglima Komando Djawa memimpin operasi militer. Dibeberapa daerah di Karesidenan Pati, pemerintahan sipil mengalami kemacetan sebab Bupati, Camat dan Lurah digorok oleh PKI, atau melarikan diri menghindari bahaya maut. Dalam keadaan vakum pemerintahan sipil, maka Pasukan T ditugaskan berfungsi sebagai, Bupati Militer, Wedana Militer, Camat Militer dan sebagainya.

Musso yang melarikan diri ke daerah Ponorogo tertembak mati pada tanggal 31 Oktober 1948 oleh Brigade S yang dipimpin oleh Kapten Sunandar sewaktu melakukan patroli. Sedangkan Pada tanggal 20 Nopember 1948 pasukan Amir menuju Tambakromo, sebelah Timur Kayen sebelah Selatan Pati. Mereka terdiri dari kurang lebih 500 orang, ada yang beserta keluarga mereka. Keadaan mereka sangat menyedihkan. Banyak diantara mereka yang ingin melarikan diri, tetapi rakyat selalu siap menangkap mereka. Banyak mayat pemberontak diketemukan karena sakit, atau kelaparan. akhirnya Amir menyerahkan diri beserta pasukannya pada tanggal 29 Nopember, saat mereka menyeberangi Sungai Lusi menuju ke desa Klambu, antara Klampok dan Bringin (7 Km dari Purwodadi). Pasukan TNI mengadakan taktik menggiring ke titik buntu yang mematikan. Taktik ini ternyata berhasil, karena pasukan pemberontak terjepit di daerah rawa-rawa. Mereka dikepung oleh kesatuan-kesatuan TNI, akhirnya Amir menyerahkan diri beserta pasukannya.

Gerakan Operasi Militer yang dialncarkan oleh pasukan yang taat kepada pemerintah RI berjalan dengan singkat. Dalam 12 hari Madiun dapat dikuasai kembali, tepatnya tanggal 30 September 1948 jam 16.15. setelah Madiun dapat direbut kembali oleh pasukan-pasukan TNI, maka jam 17.30 sore keamanan telah terjamin kembali, dan tiap-tiap rumah telah berkibar bendera Merah Putih.

Selama fase hijrah yang disertai polemik itu, pasukan Siliwangi menjadi andalan utama pemerintahan Hatta dalam membangun strategi pertahanan-keamanan, termasuk untuk menghentikan aksi sepihak Front Demokratik Rakyat (FDR) yang ditulangunggungi oleh PKI di Madiun pada September 1948. Pada 30 September 1948, pasukan Siliwangi yang dipimpin Brigade Sadikin dan Brigade Kusno Utomo dan dari Batalyon Kiansantang berhasil menguasai Madiun. Setelah Yogyakarta dikuasai Belanda lewat Agresi Militer II, pasukan Siliwangi mematuhi perintah Soedirman untuk mengundurkan diri ke luar kota Yogyakarta. Dari pinggiran kota Yogyakarta itulah, Divisi Siliwangi ikut menggelar perlawanan gerilya.

PENYEBAB SILIWANGI PULANG KANDANG

Pengalaman Siliwangi tentang perang melawan para penjajah sudah matang, apalagi setelah mendapat godogan oleh pemimpin kita di Markas Besar di Jogjakarta, kemudian penggodogan itu dijadikan garis kebijaksanaan dalam rangka menghadapi kemungkinan agresi Belanda yang berikutnya, yang oleh pemimpin Angkatan Darat dinyatakan pasti akan terjadi pada suatu waktu, walaupun belum diketahui kapan terjadinya.

Pimpinan APRI antara lain Kolonel AH Nasution yang pada waktu itu menjabat sebagai Kepala Staf Operasi MBAP yang sekaligus merangkap sebagai Wakil Panglima Besar dengan seksama menyusun suatu rencana mengenai persiapan ”Aksi Wingate” untuk ke Jawa Barat dan karena berdasarkan pengalaman masa perang kemerdekaan pertama yakni dalam menanggulangi agresi Militer Belanda Pertama dulu, maka disusunlah Rencana Operasi Militer dalam Perintah Siasat No.1 yang kita kenal dengan “Perintah Siasat No.1 “ atau “Perintah Panglima Besar No.1” yang isinya tentang Instruksi Panglima Besar Sudirman tertanggal Jogjakarta 9 Nopember 1948 yaitu antara lain :

1. Tidak lagi menggelar pertahanan linier di dalam menanggulangi agresi militer Belanda.
2. Meniadakan politik bumi hangus.
3. Meniadakan pengungsian yang ditulangpunggungi oleh politik non kompromi sepenuhnya.
4. Pembentukan Wehrkreise wehrkreise sebagai basis perlawanan gerilya dan pemerintahan gerilya.
5. Kesatuan-kesatuan yang telah berhijrah, harus bergerak menyusup kembali ke kedudukannya sebelum dihijrahkan, untuk menyusun wehrkreise wehrkreisenya.

Sementara itu pemimpin RECOMBA yang lama ,Dr H.J Van Mook pada tgl 14 Oktober 1948 digantikan oleh Dr. Beel dengan memakai nama baru yaitu ”Wakil Tinggi Mahkota” (WTM).Maka pihak Belanda dengan tiba tiba pada tgl 19 Desember 1948 melancarkan serangan agresi militernya dengan tiba tiba dalam rangka menciptakan penjajahannya yang kedua, saat itu bom bom pertama dijatuhkan dari pesawat di Jogjakarta . Pada waktu itu juga Panglima Besar Jenderal Sudirman yang masih dalam keadaan sakit, namun sekalipun demikian beliau masih sempat untuk menyampaikan Perintah kilat melalui RRI Jogjakarta

Dengan dikeluarkannya Perintah Kilat tersebut, maka kini pasukan mulai melaksanakan rencana yang telah ditetapkan Kepala Staf Divisi Siliwangi, Letkol Daan Jaja segera menghadap Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia untuk melaporkan tentang pelaksanaan “Long March” yang akandilakukan dari Jawa Tengah ke Jawa Barat.

Guna menghadapi persiapan dalam rangka usaha gerakan penyusupan kembali ke Jawa Barat, maka pada pertengahan bulan Desember 1948 pasukan Siliwangi telah dibebaskan dari segala tugas pengamanan di dalam negeri, mulai pada saat itu maung Siliwangi mulai bergerak dari kedudukannya di wilayah Kedu, Surakarta dan Jogjakarta menuju ke kampung halamannya untuk membebaskan diri dari cengkeraman teror penjajah Belanda.

Dengan demikian dimulailah suatu episode baru bagi sejarah Siliwangi dalam Revolusi fisik yang akan dicatat dan akan selalu dikenang sekaligus dengan rasa bangga dan terharu yaitu mengadakan Long March beserta beratus-ratus keluarganya dengan berbagai cara mereka datang menyusul hijrah ke Jogja , kemudian dilanjutkan bergerak kembali Long March ke Jawa Barat.

sumber : 

1. Kostrad Yonif 305/ tengkorak
2. Peristiwa Madiun dan Pembahasannya, Sari E Rahmawati,